PROFIL PROVINSI JAWA BARAT

Sekilas Jabar

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan Propinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian.

Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon.

Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 592 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

(Sumber : http://www.jabar.go.id/jabar/public/98694/menu.htm )

Daftar Isi :

1. GEOGRAFI
2. PENDAPATAN REGIONAL
3. ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN
4. PERTANIAN
5. PETERNAKAN
6. PERIKANAN
7. KEHUTANAN dan PERKEBUNAN
8. KEPARIWISATAAN
9. KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH dan LEMBAGA KEUANGAN
10. INVESTASI dan PENANAMAN MODAL
11. PERDAGANGAN dan PERINDUSTRIAN
12. KETENAGAKERJAAN
13. PENDIDIKAN, AGAMA dan KEBUDAYAAN
14. SOSIAL
15. PENATAAN RUANG dan LINGKUNGAN HIDUP
16. PERMUKIMAN
17. PENGAIRAN dan JALAN
18. KESEHATAN

Download Data 2005

Download Data 2006

Download Data 2007